JPNN.com 
DKI Dapat WDP Lagi, Tugas Berat Menanti Pak Djarot
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016.
Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (31/5).
BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Masih sama dengan opini Laporan Keuangan Pemprov DKI tahun lalu," kata anggota V BPK RI Isma Yatun.
Pemberian opini WDP terhadap Laporan Keuangan Pemprov DKI tidak hanya pada 2015.
Sebab, opini WDP telah didapatkan oleh Pemprov DKI sejak 2013.
Isma menjelaskan, BPK memberikan penekanan pada piutang lainnya berupa aset sebagai kompensasi atas pelampauan nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) kepada pemilik lahan yang akan meningkatkan nilai KLB.
Dalam pemeriksaan, Isma menyatakan, BPK menemukan perencanaan bentuk aset yang akan dipungut dan pihak penerima dari kompensasi pelampauan nilai KLB itu tidak dibahas dengan DPRD.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016.
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan
- Saksi Ahli Sidang Timah Sependapat Kerugian Negara Hanya Bisa Dihitung BPK
- Tak Ada Kerugian Negara, Kubu Tom Lembong Serahkan Bukti Laporan BPK ke Hakim
- Ahli dari BPK Beberkan Kerugian Negara di Kasus Antam
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- Soal Kerja Sama PT Timah dan Smelter Swasta, Saksi Singgung Rekomendasi BPK
.jpeg)
