DKI Jakarta Surplus Sampah

Selanjutnya, Pemprov DKI juga akan menambah sistem swastanisasi ini dengan membangun beberapa TPST dengan teknologi lainnya seperti di Marunda, dan Sunter Jakarta Utara.

Dari total produksi sampah yang diproduksi di Jakarta, penyumbang terbesar dari sektor pemukiman sekitar 52,9 persen. Kemudian dari perkantoran 27,35 persen, industri 8,97 persen, sekolah 5,32 persen, pasar empat persen dan sampah di jalan atau di sungai 1,4 persen. Dari total sampah tersebut, mayoritas sampah organik sebanyak 55,37 persen. Sementara sampah non organik 44,63 persen.

Dalam rekomendasi DPRD DKI Jakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI masa kerja 2009, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana yang mewakili membacakan rekomendasi 94 anggota dewan menyatakan, dalam program pengelolaan sampah, setiap tahunnya Pemprov DKI mengalokasikan dana untuk membayar tipping fee untuk 1,89 juta ton sampah DKI Jakarta yang dibuang ke TPA Bantargebang.

Kondisi tersebut menunjukkan, pengelolaan sampah DKI sangat tergantung dengan TPA Bantargebang. Sementara TPA atau TPST yang ada di wilayah DKI Jakarta, kapasitasnya tidak dapat menampung volume sampah DKI Jakarta. Belum lagi TPST yang masih mengalami masalah dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Situasi ini, menjadi permasalahan serius bagi pemerintah daerah dan masyarakat Jakarta. DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk mengambil kebijakan yang cepat dan tepat dengan menyusun dan mendesain perencanaan pembangunan pengolahan sampah yang terintegrasi dan ramah lingkungan di wilayah DKI Jakarta.