DKI Semrawut, Anggota DPD Bela Foke

Dengan tegas Dani menuding kuatnya keinginan pemerintah pusat untuk mengelola sejumlah infrastruktur di DKI Jakarta hanya karena satu motif. "Kementerian PU tidak mau kehilangan pendapatan. Karena itu dengan berbagai dalih, pusat tetap mempertahankan lahan suburnya itu. Gubernur Fauzi Bowo benar-benar tidak diajak untuk mengelolanya," tegas Dani.

Selain mengkritisi soal pengelolaan sejumlah kali dan jalan, lebih lanjut Dani juga mempersoalkan kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN). "DPD secara resmi sudah memprotes pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 tahun 2010 tentang reformasi agraria," kata Dani.

Perpres itu, kata Dani, telah mendorong lahirnya ribuan sertifikat ganda dan menghilangkan hak-hak rakyat atas tanah yang selama ini mereka miliki. "Kejadian ini berlangsung hampir di seluruh daerah di Indonesia," pungkas Dani. (fas/jpnn)