DKPP Diminta Adil Tangani Kasus KPU Mimika

jpnn.com - JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diminta agar bersikap adil dan transparan dalam memutus dugaan keberpihakan pada salah satu peserta pemilukada yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Papua. Permintaan tersebut dikatakan 9 bekas calon peserta pemilukada Mimika.

"DKPP kami harapkan bisa menjadi lembaga yang bisa menjaga netralitas penyelenggaraan pilkada," kata Yoseph Yopi Kilangin, salah satu peserta pemilukada Mimika dalam keterangan persnya yang diterima JPNN, Minggu (10/11).

Sembilan pasangan yang melaporkan dugaan tersebut adalah pendeta Paulus Maniagasi-Parjono, Yoseph Yopi Kilangin-Andi Tajerimin Nur, Agustinus Anggaibak-La Sarudi, dan Agapitus Mairimau- Setyono, Atanasius Allo Rafra-Titus Natkime, Pieter Yan Magal-Philipus Waker, Samuel Farwas-Virgo H Solosa, Trifena Tinal-Anastasia Tekege, dan Alfred Douw-Lalu Suryadharma.

Mereka meminta DKPP agar menjatuhkan putusan pemeberhentian tak hormat pada seluruh anggota KPU Mimika, PPD, PPS, dan KPPD karena dinilai tak bersikap netral dengan tetap menerima calon incumbent ikut dalam pilkada Mimika. Kejanggalan lain, KPU serta jajarannya seperti tak memedulikan sikap Gubernur Papua selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah yang tak memberikan izin pada pasangan incumbent untuk melakukan kampanye.

Persoalan lain yang dibawa ke DKPP agar disikapi adalah terkait sikap KPU Mimika yang memaksakan tetap menerima calon pasangan independen padahal tahapan verifikasi sudah memasuki penerimaan pasangan calon dari partai politik. "Artinya calon yang sebenarnya tak memenuhi syarat tetap tidak dipersoalkan KPU," kata Yoseph Yopi.

Selain itu, mereka juga mempertanyakan ketiadaan tahapan debat pasangan peserta padahal tahapan debat termasuk dalam jadwal pilkada. Yoseph juga mempertanyakan proses pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) sehingga memunculkan berbagai kejanggalan mulai dari banyaknya warga yang tak masuk DPT hingga masuknya WNA dalam DPT.

Hingga tak heran, jumlah DPT antara pemilihan gubernur dan pemilihan Bupati Mimika berbeda tajam. Bila DPT saat Pilgub tercatat 175 ribu pemilih di Kabupaten Mimika, maka saat Pilbup terhitung dari Januari sampai September 2013 melonjak menjadi 223 ribu pemilih.

"Padahal jumlah penduduk keseluruhan Mimika berdasarkan data BPS tahun 2011 sebanyak 160 ribu jiwa. Anehnya saat pencoblosan, DPT melonjak menjadi 223 ribu orang," ungkap Yoseph Yopi.