DKPP Jatuhi Sanksi Peringatan 9 Penyelenggara Pemilu, Berikut Namanya
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan terhadap sembilan penyelenggara pemilu di daerah.
Keputusan dibacakan oleh Ketua Ketua Majelis DKPP Alfitra Salamm dalam sidang pembacaan putusan tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Rabu (1/9).
"Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu II Anak Agung Gede Raka Nakula selaku Anggota KPU Provinsi Bali sejak putusan ini dibacakan," kata Alfitra Salamm saat membacakan putusan perkara nomor 125-PKE-DKPP/IV/2021.
DKPP juga memberikan sanksi peringatan kepada Joko Arief Budiono (Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal) dalam perkara 142-PKE-DKPP/V/2021.
Joko Arief Budiono juga mendapatkan peringatan pada perkara 153-PKE-DKPP/VI/2021 bersama empat anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, yakni Ahmadiswadi, Maklum Pelawi, Ali Aga dan Yawisham.
Selanjutnya, sanksi peringatan juga diberikan kepada Irwan, Swastari Haz (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu), dan Yuyun Nurul Azmi (Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat/NTB).
Ketiganya merupakan teradu dalam perkara 145-PKE-DKPP/V/2021.
Dalam perkara 145-PKE-DKPP/V/2021 itu, dua Anggota DKPP yakni Didik Supriyanto dan Pramono Ubaid Tanthowi memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion).
DKPP menjatuhkan sanksi peringatan pada sembilan penyelenggara pemilu, berikut nama-namanya.
- Selama 2024, DKPP Pecat 66 Penyelenggara Pemilu
- Muhammad Sarif-Moch Noer Gugat Hasil Pilkada ke MK dan Adukan KPU ke DKPP
- Tim Hukum Paslon Aurama Laporkan Belasan Komisioner Bawaslu di Sulsel ke DKPP
- DKPP Segera Gelar Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU Banyuasin dan Ogan Ilir
- Timses RIDO Akan Laporkan Bawaslu ke DKPP Soal Pelanggaran di TPS Pinang Ranti
- Oknum Komisioner KPU dan PPK Kota Bekasi Dilaporkan ke DKPP RI