DKPP Kembali Adili KPU

Kemudian, KPU dinilai bertindak tidak profesional, tidak transparan dan akuntabel, menggunakan kewenangan tidak berdasar hukum, serta tidak melaksanakan administrasi pemilu yang akurat. Aduan keempat berkaitan dengan keputusan KPU No 95 Tahun 2013 yang dinilai pengadu telah merugikan kepentingan parpol di Sumatera Barat.

Nur Hidayat mengatakan, sekretariat sudah melayangkan surat panggilan kepada pihak pengadu dan teradu. "Saya berharap mereka hadir sesuai panggilan sidang DKPP," kata mantan ketua Bawaslu itu. Sidang yang akan dihelat di ruang sidang DKPP gedung Bawaslu itu akan dilakukan secara terbuka sesuai peraturan DKPP No 2 Tahun 2012. (fal/c6/agm)