DKPP Nyatakan KPU Parigi Moutong tak Salah
Selasa, 25 Juni 2013 – 20:07 WIB
JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai Ketua dan anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu, sesuai aturan.
Karena itu DKPP memutuskan menolak pengaduan Helton Paudi dan merehabilitasi nama-nama yang bersangkutan antara lain, Rizal, Amelia Idris, Fatmawati dan Khaeruddin Komi selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong.
Majelis menilai, Komisiner KPU Parigi Moutong secara prosedural telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
“Dengan demikian dalil-dalil Pokok Pengaduan Pengadu tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Untuk itu majelis menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya,” ujar anggota DKPP Ida Budhiati, saat membacakan putusan di Jakarta, Selasa (25/6).
JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai Ketua dan anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, telah melaksanakan
BERITA TERKAIT
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya
- Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- Hanif Dhakiri: Jangan Memanfaatkan PPN 12% jadi Alat Menyerang Presiden Prabowo
- Syahganda Sebut Pernyataan Dolfie Soal PPN Dapat Picu Instabilitas Politik