DKPP Segera Proses Aduan Pilpres
jpnn.com - JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) siap segera memroses laporan dugaan kecurangan penyelenggara pemilu hingga final rekapitulasi pada Pilpres 22 Juli lalu. Meski menegaskan kalau hal tersebut tidak akan memengaruhi hasil pilpres, namun, Ketua DKPP Jimly Asshidiqie menegaskan kalau pihaknya tetap akan serius.
Menurut dia, baik proses permohonan sengketa pilpres di MK maupun laporan kecurangan penyelenggara pemilu ke lembaga yang dipimpinnya sama-sama penting. "Harapan kami dari dua kasus ini akan sama-sama mengakhiri silang pendapat, sehingga Pilpres 2014 bisa diterima lapang dada," kata Jimly di kediamannya di Jl Margasatwa, Jakarta Selatan, Rabu (30/7).
Dia menjelaskan bahwa aduan ke DKPP adalah terkait dengan perilaku etik KPU, termasuk penyelenggara pemilu di daerah. Karena itu lah, apapun putusan nantinya tidak akan merubah hasil pilpres seperti halnya proses permohonan di MK. "Memang lain gugatannya, kalau kami membahas kelakuan," imbuh mantan Ketua MK tersebut.
Ada lima kasus yang dilaporkan Tim Pemenangan Prabowo-Hatta. Namun karena perkaranya sama, kata dia, DKPP rencana menggabungkannya menjadi satu. "Laporan yang masuk sudah memenuhi syarat, dan akan segera disidangkan," paparnya.
Rencananya, sidang akan dilaksanakan sekitar pekan depan. Sedangkan terkait lama waktunya, dia menyatakan kalau pada umumnya sidang DKPP tidak akan berlangsung berlarut-larut.
"Tidak seperti di MK, sidang di DKPP tidak lama karena lebih sederhana, jadi lebih cepat. Sebelum sidang MK sudah selesai," imbuh Jimly.
Pada kesempatan tersebut, dia juga mengingatkan agar semua pihak untuk tetap menahan diri. Meski KPU telah menetapkan pemenang Pilpres pada 22 Juli lalu, namun, hal itu masih belum menjadi keputusan final. Mengingat, proses di MK juga masih berjalan.
"Saya berharap semua pihak bersabar. Jangan ada kesimpulan seakan-akan ini semua sudah final. Keputusan KPU itu mengikat, tapi belum final," tandasnya.
JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) siap segera memroses laporan dugaan kecurangan penyelenggara pemilu hingga final rekapitulasi
- Penebangan Pohon di Menteng Diduga Tanpa Izin Dinas Pertamanan
- Tanoto Foundation & Bappenas Berkolaborasi Meningkatkan Kompetensi Pegawai Pemda
- Bea Cukai & Polda Sumut Temukan 30 Kg Sabu-sabu di Sampan Nelayan, Begini Kronologinya
- Mantan Menkominfo Budi Arie Adukan Tempo ke Dewan Pers
- Mendes Yandri Sarankan Agar Desa Wisata Bisa Tonjolkan Ciri Khas Daerahnya
- Menjelang HGN 2024, Ini Permintaan Khusus Mendikdasmen Abdul Mu'ti kepada Guru