Doa Mathur

Para kontraktor pun tahu ada dana Pokir seperti itu. Maka mereka mendekati anggota DPRD. Bisa membantu mencarikan lokasi di desa mana. Bisa membantu membentukkan kelompok masyarakat. Bisa membantu mencarikan yang pandai bikin proposal.

Program ini kian lama kian maju: bayar komisi di depan. Diijonkan. Si anggota DPRD dapat uang lebih dulu. Dari kontraktor. Pun sebelum proyek dikerjakan, bahkan sebelum ada proposal.

Proposal sama sekali bukan halangan. Proposal bisa dibuat cepat. Banyak yang bisa di-copy paste.

Mathur sudah mencurigai semua itu sejak masih jadi aktivis. Ia pernah bersurat ke Gubernur Jatim Soekarwo: minta data seluruh penggunaan APBD Jatim. Khususnya untuk program jenis Pokir ini.

Data tidak pernah diberikan.

Mathur menggugat gubernur ke Komisi Informasi. Mathur menang. Gubernur harus memberikan data itu. Tidak pula diberikan. Mathur pun ke Mahkamah Agung. Putusan MA jelas: gubernur harus membuka. Tidak juga dibuka.

Mathur mulai berpikir untuk menjadi anggota DPRD Jatim. Ia ingin mendapat data dari dalam. Ia pun mendekati pengurus Golkar Bangkalan. Ia ingin maju dari Golkar.

Keinginannya itu dihalangi oleh Bupati Fuad Amin. Ia kenal ketua Golkar Jatim Martono. Ia berjuang lewat atas. Mathur pun dapat nomor 7 di dapil Madura. Tetapi nomor itu pun dihilangkan.