Dobel Bujet, 560 Anggota Dewan Dapat Pulsa Rp 151 Miliar

Tidak cukup disitu, masih ada anggaran komunikasi bulanan anggota dewan. Uchok menyatakan, satu anggota DPR juga mendapatkan alokasi sebesar Rp 14 juta setiap bulan. Jika dikalikan dana untuk satu tahun, anggaran komunikasi itu mencapai Rp 168 juta per tahun. "Jika ditotal, satu anggota DPR mengantongi Rp 270 juta per tahun untuk pulsa," terangnya.

Jumlah Rp 270 juta untuk satu anggota dewan sudah begitu besar. Uchok menyatakan, jika dikalikan dengan 560 anggota DPR, negara harus mengeluarkan dana sebesar Rp 151 miliar setiap tahunnya. Hal ini terlalu berlebihan karena untuk isi pulsa pribadi, anggota DPR masih membebani anggaran negara. "DPR begitu sadar telah melakukan dobel bujet," ujarnya.

Jika dikaitkan dengan transparani, anggaran komunikasi ini juga sulit dipertanggungjawabkan. Uchok menyebut, anggaran penyerapan aspirasi atau reses, termasuk uang pulsa tidak memiliki akuntabilitas. "Anggota DPR hanya mendapatkan gelondongan anggaran, tanpa mempertanggungjawabkan aspirasi apa yang diperoleh," tandasnya.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Anis membantah kalau setiap anggota DPR mendapat tunjangan pulsa. Apalagi, nilainya hingga sebesar itu. "Kalau anggaran komunikasi, itu pun pengertiannya komunikasi politik memang ada, tapi nilainya juga tidak sebesar itu," kata Anis, saat dikonfirmasi terkait hal tersebut.