Dokter Anto: Guru Saja Belum Divaksin, Apalagi Siswa

jpnn.com, MAKASSAR - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Makassar secara tegas menyatakan menolak kebijakan Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan yang akan memulai sistem belajar mengajar tatap muka di sejumlah sekolah.
Ketua IDI Makassar dr Siswanto Wahab didampingi humas IDI setempat dr Wachyudi Muchsin di Makassar, Selasa (23/2), mengatakan sekolah dengan sistem tatap muka belum memungkinkan untuk dilaksanakan di saat grafik penularan COVID-19 belum melandai.
"Kenapa kami menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah? Karena kami melihat data. Data kami update per hari dan itu yang menjadi rujukan kami kenapa menolak untuk saat ini," ujarnya.
Berdasarkan data, angka penularan atau positive rate di Sulsel 38,16 persen. Dari 10 orang yang dilakukan tes usap dengan menggunakan PCR, ada empat orang yang positif.
Dokter Siswanto mengatakan angka penularan di atas lima persen dinilainya sangat tinggi dan tidak sesuai dengan standar dari badan kesehatan dunia (WHO), yakni lima persen.
Ia menyatakan jika angka COVID-19 di Sulsel masih masuk dalam peringkat 5-7 yang dinilainya cukup tinggi dan Kota Makassar menjadi episentrum penularannya.
"Atas dasar itu IDI Makassar menolak kebijakan tatap muka, baik secara bertahap atau sekaligus. Perlu diingat, ada tiga poin penting untuk perhatikan masa depan anak, yakni hak anak hidup, hak anak sehat dan hak anak mendapatkan pendidikan," ujar dokter ahli kulit itu.
Dokter Anto menambahkan tenaga pendidik di Indonesia khususnya di Sulsel belum masuk daftar penerima suntikan vaksin, apalagi para siswa, sehingga kebijakan untuk membuka sekolah tatap muka ini terlalu cepat.
Ketua IDI Makassar dr Siswanto Wahab secara tegas menolak rencana Disdik Sulsel membuka sekolah untuk belajar tatap muka.
- 5 Berita Terpopuler: Jadwal Tes PPPK Sudah Keluar, 6 Fakta Terungkap, Komitmen Tegas
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Baik, Honorer Silakan Mempersiapkan Diri, Jadwal Tes PPPK Sudah Keluar?
- 5 Berita Terpopuler: ASN & Honorer Mendukung Tata Kelola Guru Diambil Pusat, Ketum PGRI Memohon kepada Mendikdasmen
- ASN dan Honorer Dukung Tata Kelola Guru Diambil Alih Pusat
- 5 Berita Terpopuler: Menanti Hasil Demo Honorer, Penanganan Guru Diambil Alih Pusat, Rusak!
- 5 Berita Terpopuler: Terungkap, Ribuan Honorer Resmi jadi PPPK Sebentar Lagi, Tunjangan Langsung ke Rekening