Dokter Mogok, Pasien RSUD Terlantar

Aksi mogok ini kontan menyulut amarah Direktur RSUD Prof. Dr. WZ Yohannes Kupang, Alphonsius Anapaku. Saat apel pagi yang dihadiri jajaran direksi, dokter dan karyawan serta para direktur ini,  Alphonsius Anapaku sempat melontarkan kecaman terhadap aksi FPRS yang dianggap dapat berakibat fatal. "Saya tantang para dokter. Kita lihat saja, pelayanan di poli rawat jalan sudah mulai dibuka," ujar Anapaku.

Anapaku yang didampingi Wakil Direktur Umum dan Keuangan, dr. Hosiani Rantau dan Kabid Pelayanan, dr. Yudith Kota mengatakan  tuntutan FPRS terkait pembayaran insentif para dokter sudah dipenuhi direksi pada Sabtu (22/5) lalu. "Kami sudah memasukan dana ke rekening atas nama masing-masing dokter di Bank NTT," beber Anapaku.

Mengenai keterlambatan pihak manajemen menyangkut dana jamkesmas, kesra, insentif dan lainnya diakui Anapaku karena perubahan  status rumah sakit dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak awal 2011. Anapaku menjelaskan, perubahan status ini berdampak pada sistem pengelolaan keuangan, khususnya untuk pembiayaan kebutuhan dan dana tunjangan seperti insentif dan lainnya.

Saat masih berstatus SKPD pembayaran insentif jasa para dokter ditangani pemerintah, sebaliknya, perubahan status ke BLUD mewajibkan pembayaran ditanggung langsung oleh rumah sakit. Belum adanya ketersediaan dana yang cukup berimbas pada terlambatnya pengucuran biaya operasinal dan pembayaran insentif yang dituntut FPRS.