Dokter Mogok, Pasien RSUD Terlantar

"Klaim jamkesda dan jamkesmas seperti kita ketahui membutuhkan waktu tiga sampai enam bulan," pungkas Anapaku.

Sedangkan 70 persen pasien yang menjalani rawat inap dan rawat jalan kata Anapaku menggunakan asuransi kesehatan atau subsidi pemerintah lain seperti jamkesmas.  Untuk mengantisipasi kelemahan pengelolaan keuangan, Anapaku menjelaskan,  pihak rumah sakit sudah merencanakan untuk menambah armada computer dan petugas audit data.

Terkait hal ini, Koordinator FPRS, Kamilus Karangora menuding direktur RSUD Prof. Dr. WZ. Yohannes,  Alphonsius Anapaku terlalu bersikap otoriter. Kamilus menilai direktur RSUD tidak berniat baik untuk melakukan tindakan persuasif kepada FPRS, bahkan menyalahkan semua tindakan mereka. Di depan delegasi anggota Komisi D DPRD NTT yang dipimpin Ketua Komisi D, Hendrik Rawambaku, Kamilus menegaskan  tuntutan mereka tidak semata-mata hanya mengenai dana insentif yang selama ini dituding kepada mereka.

"Ada hal vital lain yang sudah mereka umumkan seperti ketidakberesan pihak manajemen rumah sakit dalam mengurus pembiayaan operasional layanan rumah sakit serta pengadaan obat-obatan kepada pasien golongan rendah (peserta jamkesmas Red)," jelasnya.