Dokter Penyakit Paru Tutup Praktik karena Tak Ada Pasien

”Kalau sepuluh tahun lalu, hampir semua pria, dari anak-anak sampai dewasa, merokok. Suhu udara yang dingin dijadikan alasan untuk menghangatkan badan,” ungkapnya.

Bukan hanya itu. Tradisi mengundang tamu dengan menggunakan rokok yang juga begitu kental dalam masyarakat Padang Panjang sempat menjadi penghalang. Karena itu, kata Mawardi, pemerintah harus perlahan dalam menerapkan perda yang telah disahkan pada 2009.

Pendekatan ke kalangan-kalangan agamais, adat, dan masyarakat dilakukan secara halus, bukan dengan paksaan. ”Bukan hanya saat mengundang, pulang dari hajatan pun biasanya diselipi dengan rokok. Ini yang tadinya cukup susah untuk diubah. Sudah menjadi tradisi,” ujarnya.

Pendekatan itu pun tak berjalan mulus dan langsung disetujui. Bukan hanya dari masyarakat setempat, namun juga dari kalangan pegawai pemerintah. Tak jarang, banyak protes yang diajukan.

Meski demikian, pemerintah tidak gentar. Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya merokok, pemerintah akhirnya menetapkan untuk menolak semua iklan rokok di Kota Padang Panjang.

Mawardi yang saat itu menjabat kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang menuturkan bahwa pelarangan iklan rokok tersebut diterapkan untuk semua media promosi, baik billboard, spanduk, maupun reklame di toko dan jalanan.

Bahkan, Pemkot Padang Panjang saat itu juga menolak produsen rokok untuk mensponsori acara apa pun, khususnya olahraga atau acara yang menargetkan anak muda.

Belum berjalan lama, keputusan itu mulai berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD). Pemkot harus menelan kerugian hingga ratusan juta rupiah karena penolakan tersebut. Meski demikian, pemerintah tetap kukuh tidak akan mengubah keputusannya.