Doktrin Yudhoyono Jadi Fondasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Adapun 9 elemen dan prinsip dari "The Yudhoyono Doctrine", yakni, pertama, prinsip revitalisasi dan reorientasi politik luar negeri bebas aktif yang lebih adaptif, terbuka dan konektivitas dengan lingkungan strategis yang dinamis. Di sinilah, Indonesia memainkan peran sebagai jembatan dan penengah atas soal-soal global.

Kedua, prinsip pendekatan "all direction foreign policy" dan "a million friends, zero enemy". Di tengah perubahan dan pergeseran lingkungan global, Indonesia lebih memilih sikap bebas dalam menentukan arah dan orientasi politik luar negeri. Ketiga, prinsip identitas internasional Indonesia, dimana Islam, demokrasi dan pembangunan atau modernity dapat berjalan seiring.

Sedangkan prinsip keempat dari The Yudhoyono Doctrine adalah prinsip nilai Kerukunan Antar Peradaban atau "Harmony among Civilization". Indonesia mempromosikan nilai toleransi dan bineka tunggal ika sebagai identitas internasional.

Prinsip kelima yakni memilih pendekatan "geopolitics of cooperation" ketimbang "geopolitics of conflict" dengan membangun kemitraan komprehensif dan kemitraan strategis dengan berbagai negara-negara demi kepentingan nasional Indonesia.

Demikian pula, pendekatan keenam adalah menerapkan pendekatan "soft power" dalam melaksanakan pelbagai kebijakan luar negeri maupun kebijakan domestik bagi Papua. Pilihan SBY untuk memperkuat Otonomi Khusus untuk Papua sejalan pula dengan dukungan sejumlah negara yang menganggap pentingnya sebuah "wider autonomy for Papua" atau otonomi khusus yang lebih luas. Ini berarti terbangun solusi jalan tengah, atau win-win solution dalam memecahkan soal kebangsaan.

Prinsip ketujuh adalah SBY menawarkan gagasan pertumbuhan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan. Ide ini dirumuskan dalam bentuk langkah-langkah percepatan pembangunan Papua maupun di dalam merumuskan konsep Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai pengganti MDGs 2015.

Kemudian, prinsip kedelapan adalah Presiden SBY menawarkan arsitek perdamaian Asia Pasifik dengan prinsip keseimbangan yang dinamis atau "dynamic equilibrium". Ada ruang hubungan yang stabil dan damai antara kekuatan-kekuatan besar dan kekuatan-kekuatan menengah baru (emerging countries) di Asia Pasifik dalam menciptakan struktur hubungan yang stabil.

Terakhir, prinsip kesembilan dari the Yudhoyono Doctrine adalah menerapkan prinsip "Security for All". Artinya, pendekatan keamanan diarahkan lebih ke sisi individual, human security, agar situasi keamanan lebih inklusif menyentuh setiap warga. Prinsip ini ditawarkan oleh Presiden SBY kepada negara-negara guna menciptakan arsitektur perdamaian di Asia Pasifik dan belahan benua lainnya.