Dokumen Baru Ungkap Kemesraan Australia dengan Militer Myanmar

Acara ini kemudian diatur agar berlangsung secara sederhana pada level rendah.
"Seperti yang kita diskusikan, kita bisa mengendalikan hal ini dengan memastikan tidak ada perwira senior dan tidak ada foto-foto grup," tulis seorang perwira militer di Yangon.

AP: Lynn Bo Bo/Pool
Dokumen-dokumen itu juga menunjukkan kerjasama militer sama sekali tidak berkurang selama 2017, saat Tatmadaw melakukan tindakan kekerasan terhadap Rohingya.
Misalnya, Laksamana Tin Aung San, seorang anggota junta militer dan mantan kepala staf Angkatan Laut, berperan sebagai tuan rumah pada konferensi Angkatan Laut di Australia pada bulan Oktober 2017.
Laksaman Tin Aung San telah mendapat sanksi dari pemerintah Amerika Serikat atas perannya dalam kudeta Februari.
Dokumen juga mengungkap tentang pertemuan di tahun 2019 antara Dubes Australia Andrea Faulkner dan Jenderal Min Aung Hlaing - yang kini menguasai pemerintahan setelah kudeta.
Poin-poin pembicaraan mereka menyebutkan Australia meminta Myanmar terlibat proses hukum internasional dan menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM di Myanmar.
Australia termasuk sejumlah negara yang mempertahankan kerja sama dengan militer Myanmar, sejak operasi militer menumpas etnis Muslim Rohingya di tahun 2017
- Warga Indonesia Rayakan Idulfitri di Perth, Ada Pawai Takbiran
- Daya Beli Melemah, Jumlah Pemudik Menurun
- Dunia Hari Ini: Mobil Tesla Jadi Target Pengerusakan di Mana-Mana
- Kabar Australia: Pihak Oposisi Ingin Mengurangi Jumlah Migrasi
- Dunia Hari Ini: Unjuk Rasa di Turki Berlanjut, Jurnalis BBC Dideportasi
- Dunia Hari Ini: Kebakaran Hutan di Korea Selatan, 24 Nyawa Melayang