Dokumen Baru Ungkap Kemesraan Australia dengan Militer Myanmar

Rawan Arraf, Direktur Australian Centre for International Justice, menuduh Australia mengulur-ulur waktu saat junta mengkonsolidasikan kekuasaannya dan menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai.

"Alasan hubungan dan pelatihan dengan militer Myanmar tidak bisa dipahami secara etika atau moral ketika militer dituduh melakukan kejahatan perang dan genosida," katanya.

Bantuan dan kerjasama sedang ditinjau

Bulan lalu Menteri Luar Negeri Marise Payne mengatakan pihaknya sedang meninjau kembali bantuan luar negeri serta kerjasama militer dengan Myanmar.

Tampaknya dalam waktu dekat pemerintah akan segera mengumumkan hasil peninjauan ini, namun Partai Buruh yang beroposisi semakin meningkatkan tekanan karena kekerasan di Myanmar meningkat.

Menteri Luar Negeri Bayangan Penny Wong mengatakan pemerintah berkewajiban untuk segera bertindak.

"Meskipun kekerasan dan penindasan terus meningkat, kita belum melihat tindakan yang jelas dari Menlu Marise Payne," kata Senator Wong.

"Pemerintahan Morrison harus mengirimkan sinyal kuta kepada pemimpin militer Myanmar bahwa kekerasan tidak dapat diterima, dan demokrasi harus dipulihkan," tambahnya.