Dokumen Lawas Ungkap Cara Kotor Erdogan Mengejar Kekuasaan

Dokumen tersebut juga menunjukkan bagaimana Erdogan berhasil menghindari tuduhan rasuah dan penggelapan dengan memanfaatkan Undang-undang Limitasi yang membatasi penegak hukum hanya punya waktu lima tahun untuk menangani perkara korupsi. Sementara untuk menangani dakwaan perkara lainnya, Erdogan begitu menjadi PM Turki pada 2003 langsung menempatkan orang-orangnya di pengadilan.

Patgulipat pun berlanjut seiring makin kuatnya Erdogan secara politik. Pendiri Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) itu disebut-sebut telah memperkaya diri sendiri, keluarga dan koleganya sekaligus megonsolidasikan kekuasaannya.

Investigasi yang dipublikasikan pada Desember 2013 adalah contoh konkret bagaimana pemerintahan Erdogan mengatur kontrak proyek bernilai triliunan dolar. Pada 2014 Erdogan menjadi Presiden Turki.

Seiring kekayaan dan aset yang bertambah, Erdogan menyingkirkan sekitar 30 persen hakim dan jaksa (jumlahnya lebih dari 4 ribu orang) dari sistem peradilan Turki. Tujuannya adalah mengamankan posisinya sekaligus mencegah kasus pidana yang menyeretnya, keluarga, bisnis dan kawan politiknya bergulir di pengadilan.(Saudi Gazette/jpnn)