JPNN.com 
Doli Golkar Nilai Tak Ada Alasan Kuat Buat Copot Gibran bin Jokowi
"Kita membutuhkan energi untuk konsolidasi pemerintahan ini biar bisa lepas dari masalah," lanjutnya.
Toh, Doli menilai pihak tertentu tidak bisa memakai alasan pemakzulan Gibran dengan menggunakan alasan terjadinya persoalan hukum di MK terkait Pilpres 2029.
"Faktanya MK sudah memutuskan dan kemudian secara proses politik dan hukum Pak gibran itu satu paket dengan Pak Prabowo, terus kemudian rakyat sudah memilih," ujar dia.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat delapan poin pernyataan yang ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Pertama, forum meminta Indoensia kembali ke UUD 1945. Kedua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih.
Selanjutnya, mereka meminta Indonesia menghentikan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan negara menyetop pengiriman tenaga kerja asing.
Forum juga meminta pemerintah menertibkan pengelolaan pertambangan dan mereshuffle menteri yang diduga korupsi serta terafiliasi kepentingan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).
Berikutnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI dalam poin ketujuh meminta Indonesia mengembalikan Polri ke fungsi Kamtibmas di bawah Kemendagri.
Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut Gibran Rakabuming Raka tidak melanggar konstitusi sehingga tak bisa dimakzulkan.
- Survei Rumah Politik Indonesia Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran
- Purnawirawan TNI Usul Wapres Dicopot, Pengamat: Mungkin Mereka Dengar Suara Rakyat
- Aspirasi Purnawirawan TNI Perlu Disikapi Serius, Kecuali soal Pemakzulan Wapres
- Pemakzulan Gibran Pakai Alasan Pilpres, Pengamat: Prabowo Seharusnya Terdampak Juga
- Inas Zubir Menilai Ada Motif Ekonomi Terkait Isu Ijazah Palsu Jokowi, Begini Analisisnya
- Punawirawan TNI Usul Wapres Gibran Dicopot. Legislator: Mereka Tak Mau Bangsa Ini Rusak
