Doli: Jangan Main-main, Kalau Tidak, Golkar Hancur

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Generasi Muda Partai Golongan Karya Ahmad Doli Kurnia mengatakan, isu korupsi sangat sensitif dan tidak menguntungkan partai.
Doli mencontohkan, Demokrat saja yang menjadi the ruling party dan punya presiden periode lalu, elektabilitasnya merosot setelah sejumlah kadernya terseret kasus rasuah.
Karenanya, dia mengingatkan Golkar agar tidak terbebani dengan kader-kader maupun pemimpin yang terseret kasus hukum. Sebab, hal itu akan berpengaruh pada elektabilitas partainya ke depan.
Terlebih lagi, dalam dua tahun ke depan ada agenda politik yang besar. Yakni pilkada serentak 2018 dan pemilihan m presiden dan legislatif yang dilakukan bersamaan.
Menurut dia, figur dan citra partai sama-sama penting. Karenanya ketika ada kader yang terseret korupsi, itu sangat berpengaruh besar terhadap partai. "Saya kira ini isu berbahaya buat keberlangsungan partai," kata Doli saat diskusi Refleksi Satu Tahun Golkar Kepemimpinan Setya Novanto" di Jakarta, Minggu (21/5).
Dia mengatakan, secara internal langkah politik yang dilakukan Golkar sekarang ini menunjukkan kepanikan dan tidak solid.
Memang, dia menambahkan, setelah musyawarah nasional luar biasa kondisi Golkar aman-aman saja.
"Tapi, begitu 9 Maret (2017) nama Novanto disebut di persidangan (e-KTP) itu mulai goyang. Di situlah argo pencitraan negatif Golkar mulai berjalan," katanya.
Koordinator Generasi Muda Partai Golongan Karya Ahmad Doli Kurnia mengatakan, isu korupsi sangat sensitif dan tidak menguntungkan partai.
- DGB UI Minta Disertasi Bahlil Dibatalkan, Idrus Golkar Curiga Ada Pengaruh Politik
- Ahmadi Nur Supit Isyaratkan Regenerasi di SOKSI
- Serap Aspirasi Warga, Alia Laksono Hadiri Musrenbang Kecamatan Duren Sawit
- Golkar Dorong Pemuda Jadi Duta Diplomasi Politik di ASEAN
- Golkar Perintahkan Seluruh Kader yang Terpilih Jadi Kepala Daerah Wajib Ikut Retret
- Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Impor, Legislator Golkar Singgung Modus Penyimpangan