Dolly Sudah Uzur, Waktunya Dikubur

jpnn.com - SURABAYA – Tak kurang dari 2 ribu pasang mata menjadi saksi deklarasi penutupan lokalisasi Dolly-Jarak, Rabu malam (18/6). Deklarasi itu menandai awal perwujudan rencana besar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menutup lokalisasi yang pernah disebut sebagai yang terbesar se-Asia Tenggara tersebut secara tuntas.

Pemkot Surabaya masih memberikan waktu hingga lima hari ke depan atau hingga Senin (23/6) bagi mucikari dan pekerja seks komersial (PSK) untuk mengambil dana kompensasi. Sebab, setelah itu pemkot tidak akan segan-segan lagi menindak mereka yang masih nekat membuka bisnis prostitusi di lokalisasi yang masuk Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, tersebut.

Deklarasi yang berlangsung di Gedung Islamic Center, Jalan Raya Dukuh Kupang, itu dihadiri Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, dan Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono. Mereka turut menjadi saksi saat 107 warga Putat Jaya menandatangani deklarasi penutupan sentra prostitusi Dolly.

Ada empat poin utama dalam deklarasi yang selesai dibacakan pukul 19.43 itu. Yakni, warga menyepakati kawasan Putat Jaya bebas prostitusi; alih profesi di bidang lain yang sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan; mendukung penindakan tegas terhadap para pelaku trafficking atau perdagangan orang; serta siap membangun kawasan Putat Jaya menjadi daerah yang lebih aman, maju, dan makin baik dengan bimbingan pemerintah.

Jajaran forum pimpinan daerah (forpimda) juga turut menandatangani deklarasi tersebut. Mulai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Kapolrestabes Surabaya Kombespol Setija Junianta, Komandan Korem Bhaskara Jaya Kolonel Arh Nisan Setiadi, dan Kepala Staf Garnisun Tetap III/Surabaya Brigjen TNI (Mar) R. Gatot Suprapto.

Deklarasi tersebut juga dirangkai dengan pemberian bantuan secara simbolis kepada tiga perempuan harapan atau pekerja seks komerial (PSK) Dolly yang sudah insaf. Selain itu, empat mucikari yang dikategorikan keluarga rentan sosial menerima bantuan. Pemberian itu disusul penyerahan kontrak kerja untuk 97 warga asli Surabaya sekitar lokalisasi.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan bahwa pemerintah tidak mungkin membiarkan warganya telantar. Karena itu, bantuan untuk para pekerja prostitusi tersebut dijadikan stimulan untuk menuju kehidupan baru. ’’Memang bantuan ini tidak besar. Tapi, ini proses supaya menuju kondisi yang lebih baik dan bersih,’’ ungkap pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu.

Dia menyebutkan, memang ada pro-kontra dalam kebijakan penutupan lokalisasi itu. Dia menilai wajar. Bahkan Soekarwo tidak heran bila ada segelintir warga yang terus menolak dan tidak mau hengkang dari bisnis prostitusi. ’’Seperti orang menyapu, ada saja yang tidak tersapu,’’ imbuhnya.