Domain Pemerintah, KPK Ogah Terlibat Pembentukan Pansel

jpnn.com -  

JAKARTA - Sejumlah pihak mengharapkan KPK untuk terlibat aktif dalam proses pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK. Lembaga antirasuah itu diminta untuk menelusuri rekam jejak masing-masing kandidat anggota pansel.

Namun harapan itu ditolak mentah-mentah oleh Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. Menurutnya, KPK tidak seharusnya ikut campur dalam urusan pembentukan pansel.

"Kami KPK tidak pernah diajak bicara tentang pansel pimpinan KPK dan silakan saja, itu urusan pemerintah," kata Ruki melalui pesan singkat, Rabu (20/5).

Hal yang sama juga disampaikan Plt Wakil Ketua KPK Indrianto Senon Adji. Menurut pakar ilmu hukum ini, seluruh tahapan pembentukan pansel murni merupakan domain pemerintah. KPK secara lembaga, tidak punya kewajiban untuk ikut terlibat di dalamnya.

Indrianto pun tegaskan bahwa dirinya pribadi tidak berminat mencampuri pembentukan pansel. "Saya tidak berminat mencampuri nama-nama untuk keanggotaan pansel tersebut," ujar guru besar Universitas Krisnadwipayana ini.

Sedikit berbeda dengan dua koleganya itu, Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP berpandangan bahwa lembaganya bisa saja terlibat. Namun, hanya sebatas mengusulkan kriteria calon anggota pansel.

"Kalau kami mengusulkan kriteria bukan nama. Kriterianya adalah tokoh yang rekam jejak baik, integritasnya jelas, punya kapasitas dan kapabilitas serta tidak terafiliasi pada partai politik tertentu," kata Johan. (dil/jpnn)