Donald Trump Masih Penguasa Gedung Putih, Penderitaan Republik Islam Iran Belum Berakhir

Trump dua tahun lalu meninggalkan kesepakatan nuklir Iran 2015 yang dicapai oleh pendahulunya, Barack Obama.

Sejak itu, Trump memberlakukan kembali sanksi ekonomi AS yang keras. Sanksi dirancang untuk memaksa Teheran melakukan negosiasi yang lebih luas untuk menghambat program nuklirnya, pengembangan rudal balistik, dan dukungan untuk pasukan proksi regional.

Satu sumber mengatakan Washington akan memasukkan ke dalam daftar hitam orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan warga sipil, sementara sumber kedua mengatakan mereka yang diincar termasuk para pejabat pemerintah dan keamanan.

Beberapa sumber meremehkan laporan media bahwa pemerintahan Trump merencanakan banyak sanksi sebelum Presiden terpilih Joe Biden menjabat pada 20 Januari. Biden, yang merupakan wakil presiden Obama, mengalahkan Trump dalam pemilihan AS pekan lalu.

Biden sebelumnya mengatakan dia akan kembali ke kesepakatan nuklir Iran 2015. Dalam kesepakatan itu, Teheran setuju membatasi program nuklirnya dengan imbalan berupa pelonggaran sanksi AS dan pihak-pihak lainnya, jika pemerintah Iran terus memenuhi perjanjian.

"Kami telah menjatuhkan sanksi kepada entitas Iran hampir setiap minggu selama enam bulan terakhir. Tidak ada alasan kami akan menginjak rem sekarang, tetapi kami tidak menginjak pedal gas lebih jauh juga," kata pejabat pemerintahan Trump tanpa menyebut nama.

Dua pekan lalu, Departemen Keuangan AS memberikan sanksi melawan terorisme pada para pemain kunci di sektor minyak Iran karena mereka dianggap mendukung Pasukan Quds, organ paramiliter elite Korps Pengawal Revolusioner Islam.

Analis mengatakan bahwa tindakan itu, yang diambil menjelang Pilpres AS 3 November, merupakan salah satu dari langkah-langkah pemerintahan Trump yang berusaha mempersulit pencabutan sanksi jika Biden memenangi kursi Gedung Putih. (ant/dil/jpnn)