Dorong Asumsi Kemiskinan dan Kesenjangan Masuk Asumsi APBN

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun memuji Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015 yang diusulkan pemerintahan saat ini. Politikus Partai Golkar itu mengapresiasi keberanian pemerintah untuk mengalokasikan belanja modal yang cukup besar demi pertumbuhan ekonomi.

"Ini tentu karena ingin menciptakan sebuah basis struktur ekonomi baru, sehingga diharapkan beberapa tahun ke depan akan memberikan sebuah pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus dalam jangka menengah dan jangka panjang," kata Misbakhun saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan Gubernur BI, Agus Martowardojo di Jakarta, Kamis (22/1).

Namun demikian, Misbakhun menyarankan agar pemerintah memasukkan masalah kemiskinan dan rasio kesenjangan pendapatan (rasio gini) dalam asumsi makro RAPBNP 2015. Sebab, katanya, jangan sampai pertumbuhan ekonomi justru timpang dan menambah kesenjangan.

"Saya ingin memasukkan unsur indeks pembangunan manusia dan rasio gini. Kenapa, ini akan menjadi tantangan juga. Meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, mestinya tidak boleh menciptakan ketimpangan yang melebar, dan ini adalah cita-cita presiden terpilih (Joko Widodo, red) yang  harus ada dan masuk di dalam RAPBNP. Jiwa itu harus masuk di situ," cetusnya.

Misbakhun menegaskan, soal asumsi pertumbuhan dipatok 5,8 persen atau lebih rendah bukan persoalan pokok. "Tapi yang utama adalah pertumbuhan itu pengaruhnya terhadap kemakmuran, tingkat kemiskinan yang berkurang," tegasnya.

Dalam kesempatan itu Misbakhun juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengobral surat utang untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Menurutnya, Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara dengan tingkat penerbitan surat utang paling besar yang disertai bunga tinggi.

"Kita berikan tingkat bunga yang begitu besar sampai tujuh persen, sedangkan Filipina  cuma empat persen. Kenapa kita sebegitu besarnya? Apa yang membuat negara kita ini tidak dipercaya diri sehingga memberikan bungan yang begitu besar," katanya.

Ia pun menyarankan  pemerintah mengubah orientasi cara membiayai pengeluaran negara. Terlebih, Indonesia kaya dengan sumber daya alam dan harus benar-benar berdaulat.