Dorong Kasus Rudi jadi Momentum Instrospeksi

jpnn.com - JAKARTA - Penangkapan Ketua SKK Migas, Rudy Rubiandini oleh KPK diharapkan menjadi momen bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan energi nasional. Menurut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, kasus itu menjadi bukti bahwa pengelolaan energi nasional masih sarat dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta kepentingan asing.

"Kalau pejabat setingkat Kepala SKK Migas mau disuap oleh asing, itu tentu sangat berbahaya. Apalagi, ini tertangkap tangan langsung. Logika awam akan mengatakan, ini baru yang tertangkap tangan, yang tidak tertangkap bagaimana?" kata Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (14/8).

Menurutnya, sejak awal pendirian SKK Migas memang sudah meninggalkan tanda tanya besar. Sebab, tugasnya kurang lebih sama dengan BP Migas yang  telah dibubarkan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU Migas.

Dengan alasan itu, Saleh menghimbau Presiden SBY agar segera membubarkan SKK Migas supaya kepercayaan masyarakat dapat segera dikembalikan. Ia juga meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus Rudy. Tidak hanya berhenti di SKK Migas, KPK juga harus berani mengungkap keterlibatan asing yang diduga ikut bermain.

"Kalau betul ada pihak asing, KPK harus segera menangkap dan memprosesnya. Bila terbukti memberi suap, perusahaan-perusahaan asing itu sudah semestinya diusir dari Indonesia. Mereka tidak pantas untuk mencari makan di Indonesia dengan cara-cara tidak terhormat," tegas Saleh. (dil/jpnn)