Dorong KPK Bongkar Korupsi Melibatkan Dinasti

jpnn.com - jpnn.com - Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar dugaan penyelewengan keuangan negara yang melibatkan dinasti politik.

Menurut Uchok, KPK tak boleh ragu. Termasuk menindak para kandidat kepala daerah yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

"KPK ini selalu grogi menangani kasus korupsi jika di momen Pilkada, karena merasa kalau laporan masyarakat ditindaklanjuti disangka bermain politik. Padahal, tidak boleh seperti itu," tegas Uchok, saat dihubungi media, Rabu (1/2).

Pernyataan ini disampaikan Uchok menyikapi laporan masyarakat yang mengadukan salah satu calon ikut Pilkada.

Asal tahu saja, pekan lalu puluhan warga Banten yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Kota Tangerang (Almakota) mendatangi KPK guna menyerahkan laporan dugaan korupsi mantan Wali Kota Tangerang yang juga calon Gubernur Banten Wahidin Halim.

Koordinator Almakota Lufti Hakim menjelaskan dugaan korupsi yang dilakukan Wahidin Halim berupa pengelolaan Pasar Babakan, Kota Tangerang. Lokasi Pasar Babakan berada di tanah milik Departemen Kehakiman, namun, tidak ada kerja sama antara PT PKG dengan Kementerian Hukum dan HAM atau dengan Kementerian Keuangan selaku pengelola barang negara.

Selain itu, para pedagang gusuran dari Pasar Cikokol yang mendapat tempat pergantian ke Pasar Babakan dipaksa membeli kios PT PKPG seharga Rp 10 juta, dan biaya sewa sebesar Rp 50.000 per hari. Dia menyebut kejadian ilegal itu sengaja dibiarkan hingga ada dugaan suap atau gratifikasi yang mengalir ke kantong keluarga Wahidin Halim.

Uchok menegaskan, agar pengusutan kasus itu bisa bergulir lebih cepat, akan lebih baik Polri juga ikut mengusut. Tentu saja harus ada laporan terlebih dahulu dari masyarakat Banten.