Dorong KPK Prioritaskan Rekening Janggal Kepala Daerah

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida menilai keinginan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat penuntasan kasus rekening gendut kepala daerah patut untuk didukung. Sebab, jangan sampai ketidakjelasan penanganan rekening gendut kepala daerah itu justru mengganggu layanan publik.

"Permintaan mendagri ke KPK itu patut kita dukung bersama, sebab kepala daerah yang digantung masalahnya sama saja dengan merendahkan mutu pelayanan pemda terhadap masyarakatnya, di mana kepala daerah akan sangat sibuk mengurus masalahnya karena ketidak-tenangan jiwa atau ketergangguan konsentrasinya," kata Ida, Jumat (19/12).

Menurutnya, adanya oknum kepala daerah yang terus bertahan ketika diduga tersandung hukum sama saja dengan menghina negara dan rakyat bangsa sendiri. Sebab, kepala daerah adalah simbol kemuliaan negara dan rakyat di tingkat daerah.

"Tepatnya, dengan membiarkan kepala daerah bermasalah tetap memimpin daerah, sama halnya dengan menginjak-injak martabat negara dan bangsa sendiri. Maka itulah penting kerja cepat pihak penegak hukum, skaligus penjaga martabat negara dan rakyat bangsa ini," tegas Ida.

Namun, Ida menyayangkan jika KPK tidak memprioritaskan penanganan kasus rekeing gendunt kepala daerah itu. Sebab, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menyatakan bahwa kasus rekening gendut itu bukan menjadi prioritas di lembaga antirasuah itu karena hanya kiriman dari PPATK sebagai analisis.

"Aneh kan? Kenapa KPK bersikap seperti itu, sudah dipermudah tugasnya dengan disodorkan data akuratnya, justru menganggap tidak prioritas," ucapnya.

Karenanya jika KPK bersikap seperti itu, Ida berharap agar Kejaksaaan Agung yang menyelesaikannya. "Hitung-hitung, kan bisa jadi kado akhir tahun bagi Jaksa Agung pemberani kita, Pak HM Prasetyo," saran dia.(fas/jpnn)