Dorong KPK Segera Tahan Andi Mallarangeng-Anas

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 22 Februari 2013, Anas disangka dengan pasal 12 huruf a dan b, atau pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Artinya, Anas sebagai penyelenggara negara saat menjadi anggota DPR RI telah menerima pemberian terkait proyek Hambalang.

Namun Rafi mengingatkan KPK agar keputusan menahan Andi Mallarangeng dan Anas benar-benar independen dan bebas dari intervensi politik. "Karena itu dalam proses hukum di  KPK, kami ingin memastikan proses hukum yang dijalankan bebas dari intervensi politik. Dan  sejauh ini kami cukup percaya bahwa KPK masih independen," tandasnya. (awa/jpnn)