Dorong Moratorium Hotel di Kota Cirebon

jpnn.com - CIREBON - Hotel kian menjamur di Kota Cirebon. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan karena bisa memunculkan berbagai persoalan seperti jarak antarhotel yang tidak ideal  hingga perang tarif. Imbasnya, pelayanan tidak optimal dan menjadi kesan kurang baik di mata para wisatawan.

Kepala Bidang Kepariwisataan Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporbupdar) Kota Cirebon, Edi Tohidi mengakui, pengajuan izin pendirian hotel makin bertambah setiap tahunnya. Hal ini menjadikan kota seluas 38 kilometer persegi ini dipadati hotel berbagai kelas.

“Pertumbuhan hotel terpusat pada titik kota. Kepadatan semakin terlihat dan mencolok,” ujarnya kepada Radar Cirebon (Grup JPNN.com), Senin (27/4).

Karena itu, kata Edi, Disporbudpar tengah melakukan kajian dan pembahasan tentang moratorium hotel di Kota Cirebon. Pihak Disporbudpar akan mengusulkan agar tidak boleh lagi ada izin pendirian hotel.

“Kami tidak setuju semua pembangunan didirikan hotel. Masih banyak sarana lain yang perlu dikembangkan,” kata Kepala Disporbudpar Kota Cirebon, Dana Kartiman menambahkan.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Cirebon Vicky Sunarya mengatakan, usulan moratorium hotel dimungkinkan sepanjang ada kejelasan secara tertulis berdasarkan kajian dari berbagai pihak terkait.

“Silakan SKPD terkait mengajukan moratorium hotel berdasarkan kajian. Setelah itu dibahas bersama sebelum menjadi kebijakan resmi,” pintanya.

Untuk sampai pada kebijakan penghentian sementara atau moratorium izin maupun pendirian hotel, dapat dilalui dengan beberapa tahapan. Langkah awal, ujar Vicky, adanya usulan moratorium hotel dari Disporbudpar maupun Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Cirebon dengan mengajukan usulan yang sama.