Dorong Optimalisasi Kawasan Pesisir

jpnn.com - MALANG - Sudah saatnya wilayah pesisir mendapatkan perhatian serius untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu perlu adanya konsep pembangunan terpadu sehingga optimalisasi pesisir bisa terwujud.

Hal tersebut terungkap dalam Seminar Nasional Teknologi Berkelanjutan 2014 yang digelar ITN Malang, Jawa Timur, di Aula Kampus 1, Kamis (10/10). Dua pembicara dihadirkan dalam seminar tersebut yakni Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Ir Dietrich G Bengen, DEA, dan Dosen Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Dr Abdullah Hisam Omar. Menurut Dietrich, sudah saatnya orientasi pembangunan dilakukan di daratan.

”Lahan di daratan sudah semakin padat oleh penduduk, sementara lahan produktif juga semakin berkurang. Karena itu seharusnya optimalisasi pembangunan di pesisir mulai dilakukan,” kata

Menurut pakar kelautan Indonesia ini, untuk mengoptimalkan wilayah pesisir yang diperlukan adalah keterpaduan antara daratan dan pesisir. Menurutnya ada tiga aspek yang menyangkut keterpaduan itu yakni lingkungan dan pesisir, sektor-sektor terkait, dan pemangku kepentingan. Sektor terkait dijelaskannya bahwa pesisir tidak hanya berbicara tentang ikan, namun juga pariwisata dan industri. Aktivitas pemukiman dan juga pariwisata diharapkan tidak sampai mengganggu pengembangan kawasan tersebut.

Pendekatan pengelolaan terpadu ini menurutnya harus mulai digalakkan. Ia mencontohkan bagaimana pengelolaan kawasan sudah sangat baik dilakukan di Jawa Timur. Yakni dengan pembagian zona peruntukkan bersinergi dengan tata ruang wilayah. Jika zonasi sudah terbentuk maka investasi yang akan dilakukan di wilayah yang bersangkutan akan terjamin secara hukum.

”Surabaya sudah menerapkan zonasi ini, dan Malang seharusnya juga sudah mulai melakukannya,” tegasnya.

Senada dengan Dietrich, Andullah Hisam Omar yang juga merupakan Leader of Marine Space Administration Research Group menuturkan, yang terpenting untuk optimalisasi pengelolaan pesisir adalah kepastian hukum. Idealnya pemerintah memiliki aturan hukum sendiri mengenai perairan laut dan pesisir.

”Jangan sampai aturan yang ada hanya tentang daratan dan kemudian ditarik begitu saja untuk lautan, jadi perlu ada aturan tersendiri yang menjamin kepastian hukum pengelolaannya,” tegasnya.