Dorong PDIP Membuat Kesan Positif dengan Istilah Petugas Partai

jpnn.com - JAKARTA - Istilah ‘petugas partai’ kembali menjadi polemik setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam kongres partainya di Bali pekan lalu mengingatkan kader-kadernya yang duduk di pemerintahan maupun legislatif agar konsisten menjalankan penugasan dari partai pemenang Pemilu Legislatif 2014 itu. Banyak cibiran muncul dengan istilah petugas partai karena seolah-olah politikus PDIP yang duduk di legislatif maupun pemerintahan di bawah kendali penuh Megawati.

Dosen ilmu politik di Universitas Padjadjaran, Bandung Firman Manan mengatakan, istilah petugas partai memang bisa bermakna negatif. Terlebih bila dengan istilah petugas partai itu maka kader PDIP harus mengikuti apapun kepentingan dari elite partai termasuk yang bertentangan dengan kepentingan publik.

Namun, Firman juga punya penilaian positif tentang petugas partai bila yang dimaksud adalah pentingnya para kader PDIP di berbagai jabatan publik konsisten dalam melaksanakan amanat dan penugasan dari partai untuk memperjuangkan kepentingan publik. Sebab, citra PDIP justru akan hancur jika kader-kadernya yang menduduki jabatan publik ternyata tak berjuang untuk kepentingan publik sebagaimana penugasan partai.

"Apabila para kader partai tidak menjalankan amanat tersebut, maka bukan hanya citra PDIP yang akan dipertaruhkan, namun yang jauh lebih penting adalah tidak tercapainya cita konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," kata Firman dalam keterangannya yang diterima media, Senin (13/4).

Ia menambahkan, PDIP justru harus mendrong seluruh kadernya yang menjadi pejabat publik untuk selalu mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan individu dan golongan tertentu. Sebab, justru itulah yang menjadikan istilah petugas partai menjadi bermakna positif.

Firman menambahkan, jika PDIP sudah memperkuat komitmen untuk mewujudkan amanat konstitusi dan platform partai demi kepentingan publik, maka sejatinya tidak ada alasan bagi seluruh kader partai berlmbang kepala banteng itu  untuk menolak menjalankan amanat maupun penugasan. “Justru ini akan menjadi ujian bagi kader- kader PDIP selama lima tahun ke depan untuk menjadikan konstitusi dan ideologi partai sebagai landasan dan pedoman untuk berjuang demi kepentingan rakyat,” ucapnya.(jpnn)