Dorong Pemangkasan Subsidi Dibarengi Pemberantasan Mafia Energi

jpnn.com - JAKARTA - Salah satu deklarator relawan Pro-Jokowi (Projo), Fahmi Habsyi menyayangkan silang pendapat antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan presiden dan wakil presidne terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Menurut Fahmi, polemik itu tak perlu terjadi karena semua harus melihat ke depan.

Fahmi justru mengatakan, publik juga perlu memahami bahwa kalaupun nanti keputusan menaikkan harga BBM dilakukan pemerintahan Jokowi-JK maka hal itu demi kebaikan. Sebab, rencana Jokowi-JK memangkas subsidi BBM merupakan bagian dari upaya memangkas mafia energi dan birokrat korup, sehingga uang negara bisa dialokasikan untuk program percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

"Logika yang harus dibangun bukan karena menaikkan harga BBM, tapi mengurangi impor BBM yang dinikmati oleh mafia minyak dan birokrat korup era SBY dengan bungkus pencitraan subsidi energi. Jokowi-JK tidak perlu ragu membatasi impor BBM dengan jalan menaikkan harga BBM," kata Fahmi di Jakarta, Minggu (31/8).

Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti itu menambahkan, tidak perlu lagi menengok ke belakang dengan menyalahkan kebijakan pemerintahan SBY selama ini yang melanggengkan impor BBM dengan alasan demi subsidi untuk rakyat. Sebab, faktanya justru impor minyak melibatkan pihak ketiga sehingga tidak langsung ke Pertamina.

Karenanya Fahmi berharap, begitu Jokowi-JK menaikkan harga BBM maka harus dibarengi langkah untuk mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi cepat dan kajian mendalam tentang praktik mafia energi. “Ini penting untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan ikut menikmati pesta pora atas tata niaga BBM selama era ini,” lanjutnya.

Fahmi juga mengingatkan Jokowi-JK bahwa duet yang diusung PDIP, PKB, NasDem, Hanura dan PKPI itu dipilih publik karena punya integritas dan niat baik. Karenanya, keputusan menaikkan harga BBM juga diyakini bukan karena didasari demi menguntungkan kelompok tertentu.

“Jokowi-JK akan menghentikan mafia minyak yang menikmati impor BBM selama ini dan mengalihkan anggaran untuk mewujudkan visi-misi Trisakti yang dijanjikan. Ini saat tepat menggunakan ATM politik Anda karena di sinilah tantangan dan seni kepemimpinan Anda berdua ditampilkan," paparnya.(boy/jpnn)