Dorong Pembentukan KLT BSN, Peran Pemda jadi Penentu

Meski baru setahun, menurut Kepala BSN Bambang Prasetya, dampaknya terhadap peningkatan produk-produk ber SNI luar biasa. Terutama di Palembang yang industri pempek dilakoni sebagian besar oleh UKM. Dengan adanya KLT para pengusaha UKM berbondong-bondong mengurus SNI-nya.

Tahun depan, BSN akan menambah tiga KLT yaitu di Riau-Pekanbaru Surabaya-Jawa Timur, Cikarang-Jawa Barat. Untuk Riau sudah dilakukan penandatanganan kesepakatan untuk terbentuknya KLT. Idealnya, kata Bambang, KLT itu di provinsi minimal satu.

Namun tergantung dari pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan. Misalnya Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah cukup satu KLT. Prinsipnya, KLT akan mengikuti daerah yang ada kawasan ekonomi terpadu (KEK) karena industri benar-benar perlu SNI.

"Keberadaan KLT sangat besar contohnya di Makassar dan Palembang. Di Palembang yang paling hebat. Dua KLT ini dahsyat banget karena kedekatan itu memudahkan konsultasi. Yang adem adalah Pemda yang industrinya kurang," kata Bambang.

Dengan akan adanya KLT di Riau, Cikarang, dan Surabaya, maka BSN hadir di tujuh provinsi, Sulsel, Sumsel, Riau, Jatim, Jabar, DKI Jakarta (kantor pusat), dan Banten (laboratorium)

Sekretaris Utama BSN Puji Winarni menambahkan, walaupun peran KLT sangat besar, tidak semua daerah bisa dibangun kantor tersebut. Anggaran menjadi salah satu kendalanya. Itu sebabnya, peran pemda sangat dibutuhkan dalam pembangunan KLT. Misalnya pemda menyediakan lahan dan gedungnya seperti yang dilakukan Pemprov Riau, Sumsel dan Jatim.

Melihat kendala itulah, BSN lebih mengutamakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi seperti Palembang yang punya KEK di Tanjung Api-api. Kemudian Makassar, Cikarang, Riau, dan Surabaya dilihat dari pertumbuhan industri serta kebutuhan SNI.

"Sinergitas antara BSN dan pemda sangat dibutuhkan dalam mendorong peningkatan penerapan SNI," tutupnya. (esy/jpnn)