Dorong Pemerintah Serius soal Pemerataan Pembangunan

jpnn.com - JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengingatkan pemerintah tentang perlunya pemerataan pembangunan. Menurut Ketua Bidang Infrastruktur dan Properti HIPMI, Bahlil Lahadalia, pemerataan pembangunan akan mampu mengangkat potensi pengusaha lokal dan memangkas ketimpangan kesejahteraan antar-daerah.

Bahlil mengatakan bahwa kini kekuatan ekonomi nasional hanya bertumpu pada wilayah tertentu di Indonesia akibat tidak meratanya pembangunan. Karenanya, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang berpihak ke daerah.

“Pemerintah harus bisa menerapkan regulasi dan anggaran yang berpihak ke daerah sehingga pengusaha lokal bisa berdaya. Selama ini ketidakadilan memang dirasakan teman-teman di daerah,” katanya di Jakarta, Sabtu (10/1).

Bahlil lantas mencontohkan perbedaan bunga kredit untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan pengusaha besar. Menurutnya, bunga kredit untuk pelaku UMKM mencapai 12 persen, sedangkan untuk pengusaha besar hanya 12 persen.

Pengusaha asal Papua yang menjadi salah satu kandidat kuat Ketua Umum HIPMI itu menegaskan, seharusnya bunga kredit bagi pelaku UMKM bisa dipangkas tak melebihi 10 persen. Terlebih, UMKM mampu menyerap 89 persen tenaga kerja.  

“Maka itu, HIPMI terus mendorong dan memberi masukan agar bunga kredit bagi UMKM tidak lebih dari sepuluh persen. Bisa dibayangkan jika sektor UMKM bisa tumbuh pesat di daerah,” cetusnya.

Bos Rifa Capital yang pernah menjadi sopir angkutan umum dan jualan kue itu juga menyindir kiprah investasi asing yang justru sering tidak membawa keuntungan bagi daerah. Selain itu, masuknya investasi asing juga sering membuat pengusaha lokal kesulitan bersaing. “Karena itu HIPMI akan terus mendorong pemerintah untuk berpihak ke daerah demi memaksimalkan potensi pengusaha lokal,” ucapnya.(ara/jpnn)