Dorong Pemerintah Susun Strategi Konkret demi Wujudkan Kedaulatan Energi

jpnn.com, JAKARTA - Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nasional (Unas) Suryono Efendi mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo berupaya ekstra dalam mewujudkan kedaulatan energi. Sebab, sampai saat ini impor bahan bakar minyak (BBM) terus membebani.

Suryono menyampaikan hal itu dalam seminar bertema Kuasai Sektor Energi Mulai Sekarang yang digelar Amru Syndicate di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (12/11). Menurutnya, produksi BBM dalam negeri tidak sampai 50 persen dari kebutuhan nasional.

“Pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri,” ujarnya.

Pembicara lainnya dalam seminar itu adalah pengamat politik Hendrajit. Pendiri Global Future Institute (GFI) itu mengatakan, pemerintah harus memahami pentingnya keamanan di bidang energi.

Seminar bertema Kuasai Sektor Energi Mulai Sekarang di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (12/11). Foto: dokumentasi Amru Syndicate.

Hendrajit mengatakan, negara mana pun harus memiliki energy security sampai kapan pun. "Dalam membahas energy security, kata kuncinya adalah 4-A, yaitu availability (ketersediaan), accessibility (aksesibilitas), acceptability (penerimaan) dan affordability (keterjangkauan),” ujarnya.

Adapun pengamat energi Hari Apriatno mengatakan, upaya mewujudkan kedaulatan energi bisa diawali dengan memajukan penelitian. Oleh karena itu, katanya, anggaran untuk para ilmuwan harus tercukupi.

"Tanpa dukungan dan keberpihakan yang nyata, sulit mengharapkan terciptanya lompatan kemajuan ilmu dan teknologi di Indonesia," tegasnya.