Dorong Penerapan E-Rekapitulasi Suara, Bukan E-Voting

jpnn.com - JAKARTA - Ramlan Surbakti mengatakan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia lebih membutuhkan rekapitulasi elektronik dibandingkan e-voting, yang sempat menjadi wacana di kalangan pemerintah dan DPR.
Sebab, kata mantan angota KPU itu, sistem pemilu Indonesia dikenal di dunia internasional sebagai pemilu yang prosedur rekapitulasi suaranya begitu panjang.
Selain memakan waktu, juga memperbesar potensi manipulasi dalam setiap tingkatan penghitungan.
"Kelemahan kita apa, rekapitulasi paling panjang di dunia. Karena itu saya usulkan bukan e-voting tapi e-rekapitulation," kata Ramlan dalam seminar bertajuk "Rekonstruksi Sistem Pemilu di Indonesia Menyongsong Pemilu Nasional Serentak", yang diadakan Fraksi PPP DPR, di gedung Nusantara I, Kamis (29/9).
Rekapitulasi elektronik ini menurutnya bukan hal baru karena pernah dicoba dalam Pemilu 2004. Hanya saja ketika itu, proses entry data dilakukan di tingkat kecamatan.
Penghitungan elektronik menurutnya tidak merusak model penghitungan yang selama ini dilakukan, langsung dilakukan di TPS, dan bisa disaksikan oleh pemilih maupun pengawas.
Kalau e-voting, lanjut pria bergelar profesor itu, maka kebiasaan yang berjalan dalam Pemilu selama ini hilang begitu saja.
Pertanyaan besarnya kalau menerapkan e-voting, apakah akan memperbaiki kualitas Pemilu atau tidak? Tegas dia katakana, iya.
JAKARTA - Ramlan Surbakti mengatakan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia lebih membutuhkan rekapitulasi elektronik dibandingkan e-voting,
- Begini Instruksi Megawati untuk Kepala Daerah PDIP yang Ikut Retret
- Kepala Daerah dari PDIP Tak Ikut Retret Dianggap Petugas Partai
- Megawati Keluarkan Instruksi Lagi, Khusus untuk Kepala Daerah yang Belum Ikut Retret
- Serap Aspirasi Warga, Alia Laksono Hadiri Musrenbang Kecamatan Duren Sawit
- PDIP Tegaskan Instruksi Megawati Terkait Retret Kepala Daerah
- Jubir PDIP Sebut Megawati Tak Pernah Melarang Kader Ikut Retret