Dorong Pengusaha Antisipasi Ancaman Imbas Moratorium PNS

jpnn.com - JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada Januari 2015 nanti akan menggelar musyawaran nasional (munas) di Bandung, Jawa Barat. Salah satu agenda utama Munas XV HIPMI itu adalah memilih ketua umum periode 2015-2018.

Salah satu calon yang sudah menyampaikan keinginan untuk maju dalam pemilihan Ketua Umum HIPMI adalah Bahlil Lahadalia. Ia mengaku punya visi untuk membawa HIPMI ke depan. Yakni agar organisasi pengusaha itu bisa menjadi lokomotif dalam gerakan mencetak wirausahawan dari kalangan muda.

Menurut Bahlil, HIPMI harus mampu memainkan peran untuk merangsang kewirausahaan. Sebab, HIPMI lahir untuk mengisi cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mensejahterakan rakyat.  “Oleh karena itu HIPMI harus memperkuat fungsi dan perannya sebagai organisasi kader berorientasi entrepreneur dan berwawasan kebangsaan,” kata Bahlil saat menyampaikan visi dan misinya sebagai calon Ketua Umum HIPMI di depan panelis di Jakarta, Senin (8/12).

Bahlil memaparkan, Indonesia saat ini menghadapi tantangan dengan masih minimnya jumlah pengusaha. Di sisi lain, pemerintah juga berencana melakukan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS). Imbas dari moratorium penerimaan PNS adalah banyaknya lulusan perguruan tinggi yang tak tertampung dengan lapangan kerja yang ada.

Karenanya, lanjut Bahlil, HIPMI harus ikut mengatasi ancaman ledakan pengangguran dengan merangsang jiwa kewirausahaan. Targetnya, 2 persen dari jumlah populasi di tanah air bisa menjadi pengusaha.

"Jangan takut menjadi pengusaha. Selama punya mimpi, kualitas dan modal bekerja keras pasti bisa," ujarnya.

Namun Bahlil juga menyoroti ketimpangan dan ketidakadilan di Indonesia yang sudah sangat mencolok. Menurutnya, dampak tidak meratanya pembangunan pun ikut dirasakan para wirausahawan di daerah lantaran kekuatan ekonomi nasional hanya bertumpu pada posisi dan wilayah tertentu saja. “Saya tahu dan merasakannya karena saya beranjak dari daerah," katanya.

Karenanya pula, Bahlil mengharapkan HIPMI mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo memperbanyak pembangunan infrastruktur energi di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam. Selain itu, Bahlil mengharapkan pemerintah juga melindungi pengusaha lokal.