Dorong Peningkatan Ekonomi, KLHK Latih Masyarakat Kembangkan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pada kesempatan itu, Menteri Siti meminta kerja sama semua pihak untuk mewujudkannya. "Kerja sama tingkat lapangan KPH, para birokrat dan para pembimbing lapangan, masyarakat tani dan dunia usaha sudah saatnya bisa dilakukan secara bahu-membahu," ujarnya.

Menurut dia, kehadiran UU Cipta Kerja dan turunannya berupa Peraturan Pemerintah makin memperjelas langkah percepatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.

"Dalam PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru saja diterbitkan, di sana ditegaskan bahwa kegiatan pemanfaatan HHBK dapat dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan," papar Menteri Siti.

Lebih lanjut, Siti Nurbaya mengatakan kegiatan usaha kehutanan dapat berupa usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan HHK dan HHBK dan atau usaha Pemanfaatan Jasa lingkungan dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi kawasan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi.

Beberapa komoditi HHBK yang potensial dikembangkan antara lain Daun Kayu Putih, Kopi, Getah, Bambu, Jagung, Sereh Wangi, Rumput Gajah, Gula Aren, Gamal, Rotan, Aren, Cengkeh, Damar, Gaharu, Getah, Kulit Kayu, Kemenyan, Kemiri, Kenari, Madu, Sagu dan lain sebagainya.

Jangkau Pasar Ekspor

Saat ini, menurut Menteri Siti, HHBK mulai menjangkau pasar ekspor seperti produk madu dan gaharu.

"Saya kira dengan titik tolak kita bersama-sama memahami dan membangun bagaimana memperkuat langkah-langkah produktif HHBK ini, akan makin meningkatkan ekspor kita," jelasnya.