Dorong Peningkatan Peran Bulog demi Kedaulatan Pangan
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Ono Surono menyatakan, Indonesia harus segera memiliki badan khusus yang mengurusi masalah pangan. Menurutnya, peran Bulog harus ditingkatkan demi menunjang upaya mewujudkan kedaulatan pangan.
Ono mengatakan hal itu dalam Diskusi Kamisan bertema Perjuangan Kedaulatan Pangan yang digelar di kantor DPP Taruna Merah Putih (TMP), Jalan Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, (1/2). Legislator PDI Perjuangan itu mengatakan, upaya mewujudkan kedaulatan pangan bisa dimulai dari penguatan terhadap petani.
Menurut Ono, akses pendanaan bagi petani melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mestinya dipermudah. "KUR untuk petani mesti diawasi dan didampingi oleh pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut Ono membeber persoalan lain terkait pertanian. Menurutnya, 60 persen dari penduduk miskin Indonesia berprofesi sebagai petani. Sedangkan 20 persen lainnya nelayan.
Anggota Komisi IV DPR Ono Surono (berbatik merah) dan Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Dwi Andreas Santosa usai diskusi di kantor DPP TMP, Jakarta Pusat, Kamis (1/2). Foto: RMOL/JPG
Di sisi lain, regenerasi di sektor pertanian juga sangat kecil. “Hampir semua negara mengalami kendala di bidang regenerasi pertanian,” sebut legislator asal Indramayu, Jawa Barat itu.
Namun, Ono mendorong pemerintah terus berupaya menyerap sebanyak mungkin hasil panen para petani melalui Bulog. ”Dan peran Bulog perlu ditingkatkan. Jangan hanya menyerap sepuluh persen dari produksi pangan," cetusnya.
Anggota Komisi IV DPR Ono Surono menyatakan, Indonesia harus segera memiliki badan khusus yang mengurusi pangan. Menurutnya, peran Bulog perlu ditingkatkan.
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi