Dorong Percepatan Belanja Modal untuk Dongkrak Pertumbuhan

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memastikan sudah menyiapkan antisipasi risiko fiskal atau potensi tambahan defisit APBN akibat sesuatu di luar kontrol pemerintah. Pasalnya, hingga 22 Mei ini realisasi APBN-P 2015 dari penerimaan perpajakan berpotensi lebih rendah dari target.

Berbicara pada rapat kerja di Komisi XI DPR, Rabu (27/5), Bambang mengatakan, melesetnya realisasi penerimaan negara memang berpotensi pada risiko fiskal. Selain itu, ada potensi belanja kementerian dan lembaga bakal kurang dari 100 persen.  “Berdasar outlook itu maka mungkin akan terjadi pelebaran desifit,” ujarnya.

Namun, Bambang memastikan risiko itu masih bisa diantisipasi. Sebab, potensi risiko itu masih dalam tahap normal. “Wajar dan manageable (bisa dikelola, red),” tandasnya.

Bambang menambahkan, untuk mengantisipasi pelebaran defisit maka pemerintah akan fokus ke sumber pembiayaan aman yang  berisiko rendah. Misalnya, melalui pinjaman multilateral atau bilateral yang menyediakan pinjaman stand-by loan alias siap dicairkan sewaktu-waktu, maupun menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL).

Bambang justru berupaya menekan pengeluaran surat utang negara (SUN) maupun surat berharga negara (SBN). “Karena risikonya kuat. Apalagi kepemilikan asing saat ini cukup tinggi," kata Bambang.

Mencermati kemungkinan risiko fiskal, anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun memuji langkah-langkah yang disiapkan pemerintah. Menurutnya, pemerintah sudah mengatur risiko fiskal di APBN-P 2015 secara baik. “Ritmenya terjaga dan yang paling tinggal diatur lebih detail," katanya.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar M Misbakhun.