Dorong Perencanaan dan Penganggaran Inklusif Lewat Implementasi RIPD

RAD PD akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur yang dikoordinasikan langsung oleh Bappeda Provinsi atau Tim Koordinasi RAD PD Provinsi untuk program kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai target 7 sasaran strategis.

Selain itu, perencanaan dan penganggaran tersebut perlu dievaluasi tahunan dalam rangka pelaporan kepada Presiden setiap tahun atau apabila sewaktu-waktu diminta.

Evaluasi perencanaan dan penganggaran RAD PD dapat terpetakan melalui pemetaan nomenklatur RKPD pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri.

Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat perluasan pembangunan inklusif serta pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di berbagai aspek kehidupan.

Adapun narasumber webinar RAD-PD adalah Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri Nyoto Suwignyo.

Selain itu, Minister Counsellor Governance and Human Develpoment, The Australian Embassy Kristen Bishop, Managing Director of Annika Linden Centre Mahomeda Arifin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Murul Fajar Desira, Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan Ari Narsa JS, Kepala Dinas Sosial Jatim Alwi, Kepala BPKAD Papua Jems Telenggen, Ketua PPDFI Papua Robby Nyong, dan Gender & Inclusion Lead KOMPAK Ratna Fitriani.

Analisis Berbasis Data

Dari webinar yang menghadirkan banyak narasumber yang sangat terkait di bidangnya, dapat ditarik benang merah yakni membangun Indonesia secara inklusif menjadi komitmen Pemerintah Indonesia.