Dorong Perombakan Kabinet Sekarang Sama Saja Menjerumuskan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Muhammad Misbakhun mengkritisi kelompok-kelompok pendukung Presiden Joko Widodo. Pasalnya, mereka terkesan bernafsu mendesak presiden yang akrab disapa Jokowi itu untuk merombak kabinet kerja yang dibentuknya enam bulan lalu.
Menurutnya, sikap para pendukung Jokowi tersebut sangat tidak etis.
"Ini kenapa presiden kok didorong untuk melakukan reshuffle kabinet? Adalah tidak elok jika kita mendorong reshuffle, tapi presiden belum ingin melakukan perombakan," kata Misbakhun dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (9/5).
Menurutnya, evaluasi terhadap Kabinet Kerja adalah hal yang wajar dan justru wajib dilakukan oleh presiden. Namun, bukan berarti hasil evaluasi harus ditindaklanjuti dengan perombakan kabinet.
Lebih lanjut mantan kader PKS ini mengatakan, melakukan reshufle kabinet sekarang justru akan berdampak negatif kepada Jokowi. Menurutnya, publik akan berpandangan bahwa presiden telah melakukan kesalahan dalam memilih menteri.
"Kalau sampai kemudian presiden didorong dan melakukan reshuffle, maka akan timbul prespektif baru, yaitu presiden salah melakukan pembentukan kabinet kerja. Presiden tentu tidak ingin disebut gagal dan salah memilih orang," jelasnya.
Dia juga mengingatkan bahwa polemik terkait kursi pembantu presiden bukan baru kali ini saja terjadi. Sebelumnya, Jokowi juga butuh energi ekstra untuk menentukan pengganti Kapolri. Padahal, penunjukan Kapolri ataupun menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Artinya ada konstelasi di balik pemerintahan ini dan konsolidasinya kita temukan bermasalah. Tentunya ini akan menjadi problem bagi kinerja pemerintahan. Jangan sampai ini jadi bumerang politik bagi presiden sendiri," pungkas anggota Komisi XI DPR itu. (dil/jpnn)
JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Muhammad Misbakhun mengkritisi kelompok-kelompok pendukung Presiden Joko Widodo. Pasalnya, mereka terkesan bernafsu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Heboh Kasus Eks Kapolres Ngada, Sufmi Dasco Singgung Hukuman Pidana &Etik
- Mulai 17 Maret, Taspen Salurkan THR kepada 3,14 Juta Peserta, Pakai Prinsip 5T
- IPW Sebut Jaksa Tak Akan Mampu Tangani Penyidikan
- Respons Kejagung Soal Pengaduan Jampidsus Dinilai Arogan, Tak Sejalan Semangat Presiden
- Menjelang Mudik Lebaran 2025, Petugas TTPG Jaktim Temukan 4 Bus AKAP Tak Laik Jalan
- Guru P1 Gabung Aliansi Merah Putih, Tolak TMT PPPK Serentak Maret 2026