Dorong Pilpres Jadi Pengadilan Politik bagi Pelanggar HAM

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi dan sejumlah perwakilan kelompok masyarakat pegiat hak asasi manusia (HAM) hari ini menemui Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto. Maksud kedatangan mereka adalah meminta MPR mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk pengadilan HAM ad hoc.

Menurut Hendardi, pihaknya akan terus menagih pengadilan HAM bagi para pelaku pelanggaran HAM berat. Namun, tokoh pendiri Perhimpinan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) itu menepis anggapan bahwa telah sengaja mengungkit kasus HAM berat karena terkait pemilu presiden (pilpres).

"Ini memang banyak pertanyaan berkaitan dengan pilpres dan pileg, sejak dulu kami tidak pernah berhenti untuk ini. Dan saya rasa pemilu ajang bagi seleksi politik. Ajang bagi peradilan politik bagi yang bermasalah di masa lampau," kata Hendardi di gedung DPR/MPR RI Senin (2/6).

Dalam pertemuan itu, Hendardi bersama para aktivis dan keluarga korban penculikan meminta kasus-kasus HAM berat seperti penembakan di Universitas Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II segera diselesaikan. Hendardi menegaskan bahwa pihaknya sudah lama meminta kasus-kasus diselesaikan melalui proses peradilan.

"Makanya kami meminta bantuan MPR mendorong presiden mengeluarkan Keppres HAM. Bola tinggal di presiden untuk diproses. Kami para pegiat HAM terus menerus mengawal penghilangan paksa ini. Keliru juga ini (dianggap) terkait pemilu," tegasnya.

Hendardi menegaskan bahwa mereka tidak menyerang kandidat tertentu yang maju sebagai capres dalam kampanye HAM yang mereka gaungkan. Sebab, yang mereka lakukan adalah kampanye melawan lupa dengan menjadikan keadilan sebagai dasar perjuangan.

"Ini semuanya untuk penegakan hukum. Untuk kepentingan agar korban mengetahui keluarga mereka. Mereka yang keluarganya dihilangkan paksa karena dalam situasi yang berat dalam penantian," tandasnya.(fat/jpnn)