Dorong Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK Terbuka Soal Pajak

jpnn.com - JAKARTA - Forum Pajak Berkeadilan siap memfasilitasi calon presiden dan wakil presiden yang berani memerlihatkan ke publik bukti Surat Pemberitahuan Tahunan di hadapan publik.

"Kami siap memasilitasi kalau memang mereka berkenan menyampaikan atau menampilkan SPT-nya secara terbuka di hadapan publik," kata Peneliti Kebijakan Publik Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan, dalam diskusi bertajuk "Gerakan Membuka SPT Pajak Capres Cawapres", di Jakarta, Minggu (1/6).

Maftuchan mengatakan, seorang capres cawapres harus punya komitmen secara moral untuk menyampaikan laporan pajak di hadapan publik. "Dengan harapan publik tahu dan mengerti seorang capres cawapres yang ada ini mempunyai komitmen tinggi terkait pajak," ungkapnya.

Menurutnya, hal itu juga akan membawa perbaikan secara drastis atas kondisi perpajakan, dan antara hubungan masyarakat dengan pemerintah yang akan datang. "Masyarakat akan akan tahu pemimpin mereka seperti apa soal perpajakan," katanya.

Selain itu, ia menambahkan, peningkatan wajib pajak akan bisa diupayakan secara sungguh-sungguh. Dengan demikian, negeri punya pendapatan melimpah sehingga keuangan tidak tergantung pihak ketiga maupun utang luar negeri. "Ketika mereka berani buka SPT, kita akan tahu seberapa bersihnya capres cawapres kita," jelasnya.

Lebih jauh dia mengatakan capres cawapres juga ditantang untuk meningkatkan tindakan pemberantasan korupsi sektor perpajakan. "Serta penindakan terhadap praktek-praktek penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion)," ujarnya.

Perbaikan terhadap sistem pengadilan pajak juga harus dilakukan. Capres cawapres juga harus mendorong pengalokasian penerimaan pajak untuk peningkatan pemerataan dan keadilan sosial ekonomi. "Melalui optimalisasi anggaran pembangunan untuk sektor-sektor pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat," katanya.

Selain itu, Forum Pajak Berkeadilan juga meminta capres cawapres terpilih melakukan reformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak dengan memisahkan DJP dari Kementerian Keuangan. "Sehingga menjadi institusi yang otonom," katanya.(boy/jpnn)