Dorong Proses Hukum Atas Pejabat Daerah Korup
Rabu, 29 Agustus 2012 – 03:03 WIB
![Dorong Proses Hukum Atas Pejabat Daerah Korup](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
Dorong Proses Hukum Atas Pejabat Daerah Korup
JAKARTA – Menteri Keuangan, Agus Martowardjojo mengharapkan lembaga penegak hukum memproses pejabat daerah yang terindikasi korupsi karena memindahkan dana APBD ke rekening pribadi. Pernyataan Agus itu sebagai respon atas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang maraknya pemindahan uang APBD ke rekening pribadi menjelang pergantian tahun.
Agus mengatakan, phaknya akan proaktif mendorong proses hukum terhadap pejabat daerah yang menyelewengkan uang negara. “Dan kita laporkan kepada pihak yang berwajib,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).
Baca Juga:
Karenanya Agus juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPK) untuk melakukan audit atas pemindahan dana APBD ke rekening pribadi pejabat daerah. Alasannya, karena praktik itu jelas menyalahi aturan.
"Menarik dana belum sesuai dengan progres dimasukan ke dalam rekening dan bukan rekening atas nama instansi atau bukan kedinasan tapi masuk ke pribadi,” kata Agus. “Jadi, itu bisa langsung dideteksi dan langsung bisa diproses oleh penegakan hukum.”
JAKARTA – Menteri Keuangan, Agus Martowardjojo mengharapkan lembaga penegak hukum memproses pejabat daerah yang terindikasi korupsi karena
BERITA TERKAIT
- Berkunjung ke Labuan Bajo, Dubes Asing Diajak Menanam Pohon Hingga Wisata Kuliner
- Apa Kabar Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mantan Rektor UP?
- Usut Kasus Korupsi di Malut, KPK Periksa Petinggi Halmahera Sukses Mineral dan Adidaya Tangguh
- KPK Melelang Aset Hasil Korupsi Milik eks Wakil Rektor UI di Depok
- Warga Antusias Lihat Sidang Praperadilan Pegi Setiawan, Pengunjung PN Bandung Membeludak
- HUT ke-78 Bhayangkara, PUI Berharap Polri Makin Presisi dalam Menyongsong Indonesia Emas