Dorong Reformasi Birokrasi

JAKARTA - Pemerintah mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp18,1 triliun dalam RAPBN 2010 untuk mendukung prioritas Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional. ''Anggaran ini akan digunakan untuk mencapai lima sasaran pembangunan yang akan dicapai pemerintah,'' kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pidato pengantar RAPBN di gedung DPR/MPR, Senin (3/8).

Beberapa sasaran yang tengah dipersiapkan pemerintah, antara lain, pertama,  meningkatnya kinerja birokrasi pemerintahan untuk mendukung terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.Kedua, lanjut dia, peningkatan kepastian hukum serta menurunnya tindak pidana korupsi yang tercermin dari tumbuhnya iklim takut korupsi, dan meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi terhadap Indonesia.

"Ketiga, meningkatnya efektivitas pelaksanaan organisasi masyarakat sipil dan partai politik," katanya.Sasaran keempat, adalah peningkatan keamanan nasional dalam menunjang aktivitas masyarakat dan perekonomian, khususnya dunia investasi dan usaha.Sedangkan sasaran kelima atau terakhir adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian pemerintahan daerah.

Pada kesempatan itu Kepala Negara juga menyampaikan sejumlah asumsi makro dan besaran APBN 2010 antara lain target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, inflasi 5 persen, nilai tukar rata-rata per dolar AS sebesar Rp10.000, harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata per barel 60 dolar AS dan lifting minyak rata-rata 965 ribu baret per hari.Pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp911,5 triliun, atau meningkat Rp38,8 triliun dari sasaran RAPBN Perubahan (RAPBN-P) tahun anggaran 2009. (aj/jpnn)