Dorong Sanksi Hakim Kasus Antasari, KY Pilih Koordinasi

JAKARTA - Meski rekomendasi Komisi Yudisial (KY) tentang sanksi nonpalu selama enam bulan terhadap majelis hakim persidangan Antasari Azhar telah ditolak Mahkamah Agung (MA), namun komisi pimpinan Eman Suparman itu tetap ngotot agar rekomendasi itu dilaksanakan. Alasannya, karena KY memutuskan majelis hakim tersebut terbukti melanggar kode etik.

Karenanya, KY memutuskan akan berkoordinasi kembali dengan MA untuk menjernihkan masalah penolakan rekomendasi tersebut. Juru bicara KY, Asep Rahmat Fajar, mengatakan bahwa setelah surat dari MA dipelajari dan dibahas dalam rapat Pleno KY, diputuskan bahwa KY akan menindaklanjutinya dengan berkoordinasi ke MA.

"Koordinasi telah diawali dengan pertemuan antara komisioner KY bidang pengawasan hakim (Suparman Marzuki) dengan ketua muda bidang pengawasan MA (Hatta Ali) kemarin," kata Asep di Jakarta, Kamis (15/9).

NAmun tentang opsi tindak lanjut rekomendasi KY, apakah itu diputus MA melalui rapat pimpinan atau Majelis Kehormatan Hakim (MKH), KY akan menunggu hasil revisi UU KY yang saat ini sudah dalam tahap akhir penyelesaian di DPR. "Kecuali apabila revisi UU KY tidak selesai dalam waktu deket, maka KY baru akan mengambil langkah-langkah lain untuk menjernihkan masalah tersebut," tandas Asep.