Dorong SMA SMK Dikembalikan ke Pemkab Pemko

jpnn.com, SURABAYA - DPRD Surabaya setuju wacana pengembalian pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah kota/kabupaten, setelah dialihkan ke pemprov.

Hal ini tak lepas dari banyaknya masalah di antaranya anak putus sekolah hingga terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang jadi sorotan.

Ketua DPRD Surabaya Armuji mengatakan, saat ini banyak laporan dari warga Surabaya yang mengeluh dengan pengelolaan SMA/SMK oleh Provinsi Jatim. Mulai dari sekolah yang tidak gratis hingga anak berprestasi yang tidak bisa masuk jalur prestasi menjadi beberepa unek-unek yang disampaikan warga.

“Kami ingin fasilitasi warga tetapi tidak bisa karena dikelola (SMA/SMK,Red) oleh Provinsi,” kata Armuji, seperti diberitakan Radar Surabaya (Jawa Pos Group).

Menurutnya, persoalan tersebut tidak akan rampung jika Pemkot Surabaya tidak memegang sendiri pengeloaan SMA/SMK. Karena itu, dirinya menhimbau ke Komisi D dan Pemkot Surabaya untuk intens berkomunikasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar ada jalan keluar terbaik.

“Dulu pernah ada gugatan kandas. Tapi jangan berhenti untuk memperjuangkan,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Dia mengungkapkan, masalah pendidikan dan kesehatan jadi prioritas Surabaya. Karena itu dengan biaya pendidikan gratis di Surabaya mulai dari SD, SMP hingga SMA/SMK akan membuat warga puas dengan pelayanan di dua prioritas itu.

“Kita terima banyak masukan dan keluhan hendaknya pengelolaan SMA/SMK lebih baik di daerah masing-masing,” terangnya.