Dorong Sosialisasi Tokoh Lokal Berprestasi

jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah membeber kriteria calon pemimpin Indonesia ke depan. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyatakan bahwa kriteria utama pemimpin mendatang adalah figur yang memiliki komitmen kebangsaan dan kemanusiaan yang kuat.

Kriteria lain yang disodorkan Din adalah figur yang mampu menjadi solidarity maker karena Indonesia memiliki keragaman agama, budaya, suku dan golongan. Selain itu, pemimpin mendatang harus berani mengambil risiko demi kesejahteraan rakyat.

Yang tak kalah penting adalah kriteria sebagai pemecah masalah yang mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Din juga menyodorkan pentingnya pemimpin mendatang punya integritas moral yang tinggi. "Sehingga tidak korupsi maupun menyalahgunakan kewenangan," kata Din di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).

Yang menarik, Din justru mengatakan bahwa Indonesia punya cukup stok calon pemimpin. Bahkan, calon pemimpin yang memenuhi kriteria versi Muhammadiyah itu justru ada pada para kepala daerah yang prestasinya menonjol.

Terpisah, pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandes, menyebut ada banyak kepala daerah yang memenuhi kriteria calon pemimpin versi Muhammadiyah itu. Misalnya  Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Timur Sukarwo atau Gubernur Kalimantan Tengah Agusrin Teras Narang.

Menurutnya, dalam rangka mencari calon pemimpin Indonesia ke depan memang perlu melihat figur-figur lokal. "Kita bisa mempertimbangkan pemimpin-pemimpin lokal untuk diberi kesempatan memimpin Indonesia," kata Arya.

Menurutnya, kiprah figur lokal itu bisa dilihat dari perubahan yang terjadi. Secara khusus Arya menyebut nama Jokowi dan Tri Rismaharini telah menunjukkan adanya perubahan dan muncul sebagai figur yang disukai publik.

Karenanya Arya menyarankan agar upaya memperkenalkan para kepala daerah yang menonjol terus disuarakan. "Ini penting agar terjadi distribusi kepemimpinan nasional, sehingga tidak Jakarta-sentris. Di Amerika, beberapa presidennya pernah menjabat gubernur," paparnya. (ara/jpnn)