Dorong Timses Jokowi-JK Kirim Surat Protes Resmi

jpnn.com - JAKARTA – Dugaan keterlibatan oknum Bintara Pembina Desa TNI dalam mendata presiden yang akan dipilih pada beberapa wilayah, menimbulkan keraguan tentang netralitas TNI dan Polri. Apalagi, oknum Babinsa itu ditengarai warga untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto – Hatta Rajasa.

Karenanya, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Trisakti, Fahmi Habcy menyarankan agar Tim Sukses pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla mengirimkan surat protes resmi kepada TNI, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Presiden. Fahmi menambahkan surat protes itu harus dilengkapi bukti dan kesaksian warga.

“Kalau dibiarkan ini akan jadi kebablasan. Jika Jakarta saja seperti ini, bagaimana daerah luar Jawa?” kata Fahmi, Kamis (5/6), di Jakarta.

Fahmi menegaskan, kalau tindakan tersebut terus dibiarkan maka akan sangat mencoreng  citra TNI yang telah dibangun sangat reformis. Menurutnya pula, hal ini sekaligus bisa menempatkan TNI dalam posisi berhadapan dengan rakyat seperti sebelum 1998.

“Kita sayang TNI, mari kita jaga bersama," ujar Fahmi.

Fahmi menegaskan, proses pemilihan presiden 2014 ini hendaklah berjalan dengan jujur, adil, dan profesional. Dia mengatakan, saatnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan ketegasannya dengan menindak oknum Babinsa dan atasan-atasannya yang berpartisipasi.

“Keberhasilan pilpres ini akan menentukan kualitas demokrasi Indonesia, juga meningkatkan citra pemerintahan SBY di mata internasional di penghujung kekuasannya. Bukankah itu yang menjadi impian SBY,” tuntasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Prabowo - Hatta, Fadli Zon menepis tudingan bahwa pihaknya melibatkan personel Babinsa TNI untuk mempengaruhi warga agar mendukung duet capres yang diusung koalisi Merah-Putih itu. Menurutnya, Prabowo - Hatta tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan Babinsa.